SASTRA ANGKATAN BALAI PUSTAKA
Sejarah dan Politik Etis di Indonesia: Munculnya Sastra Balai Pustaka
Sejarah Politik Etis di Indonesia
Pada abad ke-19, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan pemerasan besar-besaran terhadap rakyat Indonesia melalui tanam paksa dan kerja rodi. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Dampak dari kebijakan ini adalah penderitaan besar bagi rakyat Indonesia, dengan kemiskinan merajalela, kurangnya perlindungan hukum, dan kesehatan yang buruk. Kondisi ini memicu pemberontakan rakyat di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk perlawanan.
Meskipun pemberontakan ditumpas, rakyat Indonesia semakin menderita dan diperas lebih banyak oleh pemerintah Belanda. Namun, beberapa orang Belanda seperti Baron Van Hoevel, Douwes Dekker, dan Mr C th Van Deventer merasa tergerak untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia melalui parlemen di Den Haag.
Berkat perjuangan tokoh-tokoh tersebut, terjadi kebijakan politik etis atau politik balas budi. Kebijakan ini mencakup tiga bidang, yaitu pendidikan, irigasi, dan transmigrasi.
Politik Etis di Bidang Pendidikan
Dalam bidang pendidikan, politik etis diwujudkan dengan pendirian sekolah-sekolah untuk bangsa Bumiputera. Namun, anak-anak Bumiputera dipisahkan dari anak-anak golongan lain agar mereka dianggap rendah di strata sosial. Tujuan dari pemisahan ini adalah agar rakyat Indonesia merasa rendah di hadapan bangsa Eropa.
Meskipun ada sekolah bagi Bumiputera, tujuan politik etis di bidang pendidikan tetap menguntungkan pemerintah Hindia Belanda. Rakyat yang terdidik dapat dipekerjakan sebagai tenaga administrasi di perkebunan atau pemerintahan dengan gaji rendah, menguntungkan Belanda.
Politik Etis di Bidang Irigasi dan Transmigrasi
Pelaksanaan politik etis di bidang irigasi juga tidak sesuai dengan janji pemerintah. Meskipun irigasi dibangun untuk mengairi persawahan rakyat, hasil pertanian dan perkebunan tetap menjadi milik pemerintah. Hal serupa terjadi dalam politik etis di bidang transmigrasi, di mana tujuan awalnya adalah mengatasi ketidakseimbangan jumlah penduduk di Pulau Jawa. Namun, sebenarnya, tujuan sebenarnya adalah mengirimkan tenaga muda dari Pulau Jawa untuk bekerja di luar Jawa sebagai pegawai administrasi perkebunan dengan gaji rendah.
Latar Belakang Kemunculan Sastra Balai Pustaka
Sastra Balai Pustaka bukanlah ekspresi murni dari bangsa Indonesia. Sebenarnya, sastra ini memiliki tujuan praktis untuk mendidik bangsa Indonesia agar menjadi pegawai negeri yang patuh dan tidak ambisius untuk menyamai orang-orang Belanda. Keputusan kerajaan Belanda pada tanggal 30 September 1860 memberi wewenang kepada Gubernur Jenderal di Indonesia untuk menggunakan dana sebesar 25.000 Gulden. Dana ini digunakan untuk membeli dan mencetak buku-buku yang dianggap bermanfaat untuk pendidikan dan moral bangsa Indonesia.
Dalam prosesnya, sastra Balai Pustaka lebih berorientasi pada kepentingan Belanda, dengan mengajarkan nilai-nilai yang mendukung dominasi Belanda atas rakyat Indonesia. Meskipun mengalami perubahan selama perkembangannya, sastra ini mencerminkan pengaruh politik etis dan upaya Belanda untuk memperkuat kendali mereka di Hindia Belanda.